FGD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Dinas Perhubungan Dki Jakarta, Bapak Syafrin Liputo membuka FGD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub DKI Jakarta di Mutiara Ballroom Millenium Hotel Sirih Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/25).

FGD tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala (KBWUB) di wilayah Jakarta, dan akan dilaksanakan pada 29-31 Juli 2025.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor dan diikuti oleh para jajaran Dishub DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya.

Semoga FGD ini dapat melahirkan ide-ide dan inovasi cemerlang untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Jakarta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Forum Diskusi Publik Pengembangan Kebijakan Teknis Pengendalian Lalu Lintas - Dishub Pemerintah Kota Tuapejat

Forum Diskusi Publik Pengembangan Kebijakan Teknis Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE)

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo membuka Forum Diskusi Publik Pengembangan Kebijakan Teknis Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di Jakarta, Selasa (22/07/2025).

Kadishub DKI Jakarta mengungkapkan bahwa PL2SE dapat berjalan beriringan dengan strategi pull strategy dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi. Kepadatan lalu lintas berdampak pada kehidupan masyarakat seperti ekonomi, kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, implementasi PL2SE diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.

Diskusi ini melibatkan beragam elemen seperti pemerintah, akademisi, peneliti, organisasi nirlaba dan pihak-pihak lainnya. Diskusi ini diharapkan dapat memfasilitasi saran dan masukan semua pihak dalam perancangan kebijakan ini.

Kebijakan PL2SE merupakan bagian dari Kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) bersama dengan pengaturan parkir dan pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE). Dengan begitu, kebijakan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh di Jakarta.

Hadirnya kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan transportasi, melakukan integrasi data dengan beragam stakeholders lainnya, serta menumbuhkan rasa taat masyarakat atas peraturan lalu lintas sehingga dapat mendukung terwujudkan Jakarta sebagai Kota Global.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *